Perlu Pembenahan Sistem Pendidikan di Papua

Kekhawatiran Pendidikan di Papua. Ist.

Papua, tanah yang tidak pernah luput dari masalah. Awalnya telah ada dan terus terjadi hingga saat ini, Orang Asli Papua (OAP) yang tidak pernah dianggap sebagai manusia yang bermartabat dan terus dijadikan warga Negara kelas kedua di Indonesia. Papua, terkenal dengan pulau Cenderawasih yang kaya akan Sumber Daya Alamnya dan menyimpan beribu misteri. Namun, jarang disadari bahwa Papua juga menyimpan beribu-ribu masalah yang serius. Salah satunya masalah pendidikan.

Pendidikan pada hakikatnya, sebuah fondasi utama atau dasar yang sangat dibutuhkan setiap individu saat ini. Pendidikan adalah kunci utama dalam perkembangan dunia yang sangat cepat, seperti saat ini. Dengan pendidikan juga, dapat menentukan maju tidaknya suatu bangsa.

Di Indonesia, pemerintah mewajibkan pendidikan 12 tahun kepada setiap warga Negara Indonesia. Siapa pun wajib dan diharuskan untuk mendapatkan pendidikan sejak dini sampai dengan bangku kuliah. Sama halnya dengan di Papua sebagai wilayah teritorial Indonesia hasil kecurangan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA. 

Pendidikan juga merupakan hak bagi setiap orang termasuk di Papua tanpa memandang usia di era teknologi yang terus bertumbuh pesat ini. Dalam pelaksanaan pendidikan di tanah Papua, masih terlampau jauh dari standar nasional pendidikan di Indonesia. Terlebih lagi di daerah-daerah pelosok dan terpencil di Papua.

Sangat mengkhawatirkan Pendidikan di Papua. Sudah 45 tahun, dihitung dari tahun 1969 Papua bersama Indonesia, pendidikan terus saja menjadi nomor dua. Padahal pendidikan adalah kunci perubahan dan kemajuan suatu bangsa. Jepang setelah Hirosima dan Nagasaki dijatuhkan BOM ATOM oleh sekutu, bangkit dan membangun kembali kejayaannya kini karena memprioritaskan pendidikan di banding bidang yang lain.

Zaman Perang Dunia I, Bangsa Yahudi adalah bangsa yang dibantai habis-habisan oleh NAZI Jerman pada saat itu. Namun Bangsa Yunani kembali bangkit kembali dan menguasai dunia setelah generasi yang ada memprioritaskan pendidikan sebagai suatu jalan perubahan dengan melakukan banyak penelitian ilmiah dan kini tidak jarang kita mengenal tokoh besar seperti Albert Einstein dan Charles Darwin.

Bertolak belakang dengan kesuksesan Jepang dan Yahudi, pendidikan di Papua. Dari tahun ke tahun tenaga pendidik selalu mengalami penurunan entah karena beralih profesi dan maupun meninggal dunia. 

Banyak tenaga guru yang berpindah profesi karena pendapatan gaji guru yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebuah sekolah di pelosok Kabupaten Keroom dekat perbatasan PNG banyak guru yang setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpindah tempat ke daerah kota.

Kekosongan ini dimanfaat oleh TNI untuk menjadi guru, dan itu hampir terjadi di seluruh pelosok tanah Papua. Sangat mengherankan, Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Pertahanan Negara beralih profesi manjadi seorang pendidik.  

Kenyataan ini jika terus dibiarkan maka generasi dan masa depan Papua hanya akan menjadi penonton dan melarat di atas tanah leluhurnya sendiri. Gubernur Papua terpilik Lukas Enembe dalam kampanyenya di Taman Gizi Kabupaten Nabire pernah melontarkan akan menggratiskan biaya pendidikan. 

Kini perubahan demi masa depan yang lebih baik ada di tangan Gubernur Papua. Karena pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Dengan Otonomi Khusus plus yang telah difinalisasi oleh pemerintah pusat, badan legislatif sebagai wakil rakyat dan pembuat aturan harus mengutamakan pendidikan di Papua. Karena, sesungguhnya Otonomi Khusus diberikan kepada Papua bukan hanya uang tetapi sebuah kebijakan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, apalagi di tambah label plus. Uang tambah Kewenangan pun ditambah. 

Oleh: Robinh Hugo C. A.

Posted by Unknown

Tweet